BGKF: Insentif Pajak untuk Industri Netral Karbon

  • By Administrator

Jakarta - Bumi Global Karbon Foundation (BGKF) mendorong pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan atau industri yang sudah menjadi netral karbon.

Pendiri BGKF, Achmad Deni Daruri mengatakan, saat ini, perusahaan di dunia yang telah mengarah ke sertifikasi netral karbon terus bertambah. Diantaranya, Temasek (Singapura) Wespac bank, (Australia), Mowilex (Indonesia).

"Mereka memahami bahwa periode 2020-2030 adalah periode transisi untuk climate risk sehingga diperlukan road map yang jelas dalam penurunan emisi dari kegiatan usahanya , agar tidak terjadi resiko biaya yang tinggi dan kebangkrutan dimasa yang akan datang," kata Deni, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Untuk mendukung komitmen perusahaan mengedepankan industri ramah lingkungan, di negara lain, pemerintah harus memberikan penghargaan kepada perusahan yang sudah karbon neutral berupa insentif penurunan pajak, bunga dan kemudahan lainnya.

Selain itu, negara juga harus memberikan hukuman berupa pajak karbon kepada industri yang tidak mencapai target dalam penurunan emisi dari kegiatan usaha. Disebut sudah menjadi netral karbon apabila perusahaan tersebut mampu menyeimbangkan emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksinya.

Deni menerangkan, berdasarkan laporan Word Bank Group "State and trends of carbon pricing 2019", Swedia adalah negara dengan pajak karbon tertinggi sebesar US$127 per 1 ton CO2e kepada perusahan yang gagal menurunkan emisi sesuai yang ditargetkan.

Bahkan, berdasar laporan The Global Risk Report 2020 dalam World Economy Forum di Davos-Swiss, Januari 2020, Jerman bakal menutup industri otomotif pada 2030, jika masih mengunakan bahan bakar fosil.

Dan, Bank of England menyatakan industri lebih baik bangkrut jika tidak siap dengan masa transisi ini. Di Indonesia, sebenarnya sudah banyak aturan yang mengharuskan perusahan membuat laporan emisi, mulai dari Perpres No 61 tahun 2011 tentang Rancangan Aksi Nasional Gas Rumah Kaca, Undang-undang No 16 tahun 2016 pengesahan Paris Agreement, serta POJK 51/03 Tahun 2017. "Nah, sampai saat ini hanya ada satu di Indonesia perusahaan yang mendapatkan sertifikat netral karbon," kata President Director Center for Banking Crisis ini.

Bahkan, sangat sedikit sekali perusahaan yang patuh terhadap peraturan diatas karena tidak adanya penghargaan dan hukuman yang jelas dari pemerintah.

Deni mencontohkan, pada 2018 dari 134 bank dengan total aset Rp8.633,5 triliun, hanya 2 bank yang membuat laporan emisi. Itu pun tidak seluruh kegiatan dihitung emisinya dengan benar. Total penurunan emisi kedua bank tersebut sebesar 5.544 ton CO2e.

Selain itu, dari total 116 BUMN dengan total aset Rp8.112 triliun, yang melaporkan emisi hanya 7 perusahan BUMN dengan total penurunan emisi ke-7 perusahaan tersebut hanya 3.4 jt ton CO2e.

Deni mengatakan, dalam indeks sustainability pasar modal dunia, Indonesia saat ini rangking ke-36, atau jauh di bawah pasar modal Thailand di peringkat 9 dunia.

"Data-data indikator sustainability Indonesia di atas, sangat mengkhawatirkan. Sesuai UU No 16 tahun 2016 Paris Agreement, agar industri tidak beresiko biaya tinggi, dan mereka terhindar dari kebangkrutan dimasa yang akan datang, sebaiknya masa transisi risk ini pemerintah memberikan insentif penurunan pajak kepada perusahaan yang sudah menjadi netral karbon," ujar Deni.

Selain itu, pemerintah juga harus mewajibkan seluruh kegiatan perusahaan apapun untuk membuat sustainability report yang di dalamnya terdapat hitungan emisi atas seluruh kegiataannya secara terukur, objektif, kredible, akurat. "Harus ada juga alokasi dan distribusi dana CSR sebesar 25 persen dari semua perusahaan untuk biaya pemeliharaan hutan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar mendapat penurunan emisi yang signikan sebagai pengurang kegiatan emisi perusahaan," tutupnya.[ipe]


Sumber :